Pangkas Demokrasi Biaya Tinggi

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengutarakan keprihatinan dan kecemasan akan berkembangnya demokrasi berbiaya tinggi, khususnya yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada).
“Sudah sering kita dengar, seorang kandidat dengan timnya harus mengeluarkan uang yang begitu banyak. Kecenderungan itu berdampak negatif pada moral, etika, dan budaya politik kita. Sangat dimengerti, perlu biaya untuk kegiatan politik, tapi di samping sumbernya harus legal, besarnya pun tidak melampaui batas kepatutan,” ujar Presiden SBY dalam Pidato Kenegaraan memperingati HUT ke-65 Kemerdekaan RI, di hadapan Sidang Paripurna DPR dan DPD, Senin 16-8.
Presiden menekankan, pemilukada di sejumlah wilayah diwarnai praktik tidak terpuji, mulai dari politik uang hingga aksi anarkis. Hal tersebut berbahaya bagi integritas demokrasi. Bahkan, meluasnya politik uang hanya akan membawa kesengsaraan bagi rakyat.
“Ke depan, mari kita tingkatkan kualitas demokrasi, pemerintahan, dan pelayanan publik di daerah. Di pihak lain, harus memastikan bahwa semua bangunan dasar dari sistem politik yang diamanahkan konstitusi, UUD 1945 tetap terjaga eksistensinya,” tegasnya.
Menurut Presiden, setelah melalui 10 tahun Reformasi Gelombang Pertama, konsolidasi politik dan demokrasi telah berhasil melewati masa paling sulit. Bangsa Indonesia telah bangkit setelah didera krisis multidimensional. Kini, Indonesia telah menjadi negara demokrasi yang sangat dinamis. “Ke depan, harus dipastikan bahwa tradisi demokrasi yang ditumbuhkan dapat menghasilkan keseimbangan di antara kebebasan dan penghormatan terhadap hukum. Kebebasan yang mengabaikan penghormatan kepada hukum hanya akan menghasilkan instabilitas dan kekacauan,” katanya.
Selama ini banyak pihak yang melihat bahwa demokrasi yang dijalankan di Indonesia belum berhasil memujudkan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Demokrasi masih sebatas prosedural belum substansial.
Presiden mengemukakan, Indonesia menganut sistem presidensial namun demokrasi yang berkembang di atas landasan multi-partai membawa tantangan tersendiri. Strategi demokrasi yang dipilih mencoba menegaskan bahwa sistem presidensial harus diperkuat di atas landasan sistem kepartaian yang sehat dan kontributif.
Oleh karena itu, demokrasi yang dimiliki harus semakin mampu menghasilkan proses-proses politik yang demokratis, efektif, serta membawa kemaslahatan bagi rakyat. Meskipun asas kemajemukan perlu dijaga, namun perlu kepastian pengelolaannya.
“Dalam sistem politik demokrasi yang sehat dan produktif, kemajemukan harus dalam menjadi kekuatan pendorong sebuah kemajuan. Bukan sebaliknya, menjadi penghalang. Kita jaga demokrasi multipartai, namun dengan kesadaran utuh bahwa sistem presidensial tidak hanya harus ditegakkan, tapi juga diperkuat,” jelasnya.

Keadilan
Presiden SBY juga mengemukakan bahwa tanpa keadilan, pembangunan dan demokrasi akan terpasung. Keadilan perlu dihadirkan bagi semua warga negara Indonesia, tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.
“Meskipun demikian, hukum harus pula menimbang rasa keadilan dan kemanfaatan. Penegakan hukum yang berkeadilan harus terus diperjuangkan dan diwujudkan. Itulah pentingnya penegakan hukum yang adil, tidak menaruh toleransi terhadap praktik mafia hukum dalam bentuk apapun,” katanya.
Gerakan Pemberantasan Mafia Hukum, menurut Presiden, menjadi jawaban permasalahan mendasar. Beberapa kasus yang diduga melibatkan praktik mafia hukum telah, sedang, dan terus ditangani secara serius. Namun langkah-langkah perbaikan yang telah dilakukan harus diikuti pembenahan pranata hukum yang lebih sistemik.
Presiden juga menegaskan bahwa harus dipastikan agar segala bentuk praktik kolusi antar pejabat negara dan pengusaha, yang secara nyata melanggar hukum dan merugikan negara agar dapat terus dicegah dan diberantas.
“Selaku Presiden, saya juga ingin memastikan bahwa pemberantasan korupsi tetap menjadi prioritas dan efektivitasnya semakin ditingkatkan. Kita semua berkepentingan untuk menghentikan segala bentuk praktik korupsi dari lingkungan birokrasi negara,” tegas SBY.
Pada bagian lain, Presiden mengatakan, arti kemerdekaan di Abad ke-21, mempunyai dimensi yang lebih luas dan kompleks. “Dulu, seringkali orang berbicara mengenai kemerdekaan sebagai bentuk perlawanan terhadap kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan. Semua itu masih tetap penting dan relevan, dan merupakan bagian dari agenda besar kita. Namun, kini, bangsa kita juga berjuang demi kemerdekaan yang membebaskan kita dari korupsi, dari diskriminasi, dari tindakan anarkis, dan dari ekstremisme, serta terorisme,” tegasnya.
Di atas semua itu, tambah Presiden, peringatan tentang hari kemerdekaan juga mengingatkan kita pada satu dalil penting-hakikat dari kemerdekaan adalah, bahwa nasib bangsa berada di tangan kita sendiri. Apakah Indonesia akan menjadi bangsa yang unggul di Asia, atau menjadi sebuah negeri dengan demokrasi yang rapuh? Apakah Indonesia akan semakin bersatu dan kokoh, atau menjadi lemah dan terpecah belah? Semua itu sepenuhnya adalah konsekuensi dari pilihan, dan tanggung jawab kita sendiri. Kalau kita gagal, kita tidak bisa menyalahkan orang lain. Kalau kita berhasil, itu sepenuhnya karena jerih payah kita sendiri.

Perubahan Cara Pandang
Lebih jauh Presiden mengajak untuk mengubah cara pandang sebagai upaya meraih percepatan pembangunan. “Tidak ada bangsa yang berhasil melakukan transformasi besar tanpa dimulai dengan perubahan cara pandang, perubahan mind-set,” katanya.
Perubahan cara pandang ini benar-benar diperlukan untuk mengatasi tantangan-tantangan yang begitu berat di depan. “Kita masih menghadapi ekonomi dunia yang tidak menentu, dan karenanya kita tidak perlu terus secara kreatif dan cekatan mendapatkan peluang untuk meningkatkan pembangunan yang pro pertumbuhan (pro-growth), pro-lapangan kerja (pro-job), pro-penurunan kemiskinan (pro-poor), dan pro-lingkungan (pro-environment),” ujar SBY.
Presiden juga menyatakan akan terus mendorong reformasi birokrasi, sehingga pegawai negeri benar-benar menjadi agen perubahan dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik melalui terciptanya birokrasi pemerintah yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel.
Selain itu, pemerintah juga akan menggalakkan pembangunan infrastruktur, yang selama ini masih kurang memuaskan. “Tantangan besar bagi kita adalah, bagaimana menggalang dana investasi yang cukup besar, yang kita butuhkan setiap tahunnya untuk pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia. Kepastian hukum dan iklim investasi yang baik, yang terus semakin kita tingkatkan, diharapkan memberi dampak yang besar bagi penggalangan dana untuk infrastruktur ini,” tandas Presiden.
Menanggapi pidato Presiden soal demokrasi biaya tinggi, Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti mengutarakan, demokrasi berbiaya mahal bisa dihilangkan dengan dimulai dari dalam parpol. Khususnya, terkait dengan berlangsungnya politik uang.
“Selama ini, politik uang hampir tidak pernah dijadikan dasar laporan untuk menindak seseorang. Selama itu terjadi maka politik uang akan tetap merajalela. Oleh karenanya dibutuhkan komitmen partai,” tuturnya ketika dihubungi SP di Jakarta, Senin 16 -8.
Padahal, sambungnya, sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa jika ada calon yang melakukan politik uang maka bisa didiskualifikasi. Saat ini, hanya tinggal menunggu realisasinya oleh berbagai pihak berwenang seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan lainnya. “Selama politik uang dianggap masih bisa ditolerir maka biaya pilkada akan tetap mahal. Di samping itu, yang juga perlu dihindari adalah belanja iklan yang terlalu besar. Itu beberapa cara untuk keluar dari demokrasi berbiaya tinggi,” ujar Ray.