Dana 1,038 T Pendidikan Sulut Mandul

Dana 1,038 T Pendidikan Sulut Mandul


Ortu Protes, Siswa-Mahasiswa Baru Dihadang Pungutan

MANADO- Sulut sebetulnya mandi dana pendidikan pada 2010 ini. Hanya saja, sedikitnya Rp1,038 triliun dana pemerintah pusat yang digelontorkan untuk sektor pendidikan di Sulut belum efektif alias mandul. Sebab banyak orang tua masih ‘disiksa’ pihak sekolah dan perguruan tinggi menyusul calon siswa dan mahasiswa baru dihadang aneka jenis pungutan.
Seperti pengakuan salah satu orang tua, anaknya yang akan masuk ke salah satu SMK Negeri dimintakan sejumlah uang. ”Kalau lolos tes hanya 500 ribu, kalau masuk kursi tambahan 1,5 juta,” kata seorang sopir, sebut saja Ferry, itu.
Wartawan koran ini mencoba menyanggahnya, dengan mengatakan bahwa kemungkinan hanya tahun ini saja demikian, dia langsung membantahnya. ”Tahun lalu keponakan saya juga demikian,” ujarnya.
Menurutnya, tidak ada gunanya pemerintah menggelontorkan dana triliunan rupiah jika siswa masih dibebankan segala tetek bengek biaya. ”Apa gunanya BOS, DAK, Block Grant, dan dana pendidikan lain, kalau kami masih harus keluarkan jutaan rupiah tiap tahun?” ujarnya.
Dalam pelaksanaan operasional pendidikan sebenarnya domainnya kabupaten/kota. Seperti dana Biaya Operasional Sekolah (BOS), meski dari APBN posnya masuk dalam perhitungan alokasi Diknas provinsi, tapi pengelolaannya langsung di kabupaten/kota. Demikian pula dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). ”Setahu saya, bahkan langsung ke rekening sekolah,” ujar Rivo Sumampouw, pengamat pemerintahan dari Unsrat.
Katanya Sumampouw juga, kebijakan pendidikan saat ini belum berpihak ke orang tua siswa. Sebab, yang mulai ’dimanjakan’ pemerintah baru tenaga pendidik lewat sertifikasi guru dan dosen. ”Mesti ada program yang lebih menyentuh kebutuhan siswa supaya orang tua tak terbebani dengan pungutan yang tidak jelas,” katanya.
Tak hanya sekolah di tingkatan pendidikan dasar dan menengah. Karena di perguruan tinggi pun sami mawon. Walaupun ratusan miliar dana pendidikan dikucurkan, tetap saja tiap fakultas mewajibkan orang tua menyetor dana pembangunan. ”Kami tak mengerti dana pembangunan apa? Karena setahu kami ratusan miliar dana pembangunan di perguruan tinggi negeri dari pemerintah,” tukas Ronny, orang tua calon mahasiswa Kedokteran Unsrat.
Sementara itu, menurut Sekretaris Dinas Diknas Sulut Star Wowor, karena BOS hanya untuk siswa SD dan SMP, Pemprov Sulut mengalokasikan dana BOS Daerah (BOSDA) untuk siswa SMA dan SMK. ”Anggarannya dari APBD. Ada beberapa daerah yang dapat,” katanya, tak menyebut detail alokasi dan sekolahnya.
Kadis Diknas Manado Ferry Karwur tak menampik masih ada sekolah yang ’nakal’ memberlakukan pungutan kepada orang tua siswa. ”Itu oknum. Yang pasti pemerintah tak membolehkan pungutan yang tidak ada aturannya,” ujar Karwur. Untuk pendaftaran masuk saat ini saja, Pemkot Manado memberi instruksi bahwa tidak ada biaya pendaftaran. ”Gratis. Kalau ada yang meminta uang pndaftaran, silahkan laporkan kepada kami asalnya datanya valid dan cantumkan identitas diri,” tambahnya.
Kata Karwur, Pemkot Manado tahun ini memberikan bantuan siswa miskin (BSM) untuk SMA dan SMK. ”Setiap siswa dapat 70 ribu tiap bulan,” ujar Karwur seraya mengaku tak hafal alokasinya. Dalam APBD Manado, ada Rp29 miliar dana pendidikan termasuk tunjangan tambahan penghasilan (TTP) guru, di laur gaji guru.
Kadis Dikpora Bitung Drs Herman Rompis mengatakan, jumlah dana pendidikan di APBD Bitung 2010 sebesar Rp392 miliar. Di Bolmong ada Rp108,6 miliar dalam APBD, dan di Mitra dialokasikan Rp57 miliar. Sedangkan di Bolsel, sebagai daerah pemekaran baru sebanyak Rp62,14 miliar atau 24,99 persen dari total APBD. ”Komitmen pemerintah memang lebih cepat membangun dunia pendidikan di Bolsel,” kata Kadis Dikpora Bolsel, Hamka Podomi.(irz/tim)